135 ASN di Berau Pensiun Tahun Ini, Jadi Tantangan Baru Birokrasi Pemerintahan

BERAU- Setiap masa ada akhirnya, termasuk dalam dunia birokrasi. Tahun 2025 menjadi momen penting bagi 135 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau yang akan memasuki masa pensiun.

Angka ini bukan sekadar data tahunan, melainkan tantangan nyata dalam menjaga keberlangsungan pelayanan publik di daerah.

Di balik angka itu, tersimpan kekhawatiran sekaligus refleksi, bagaimana roda pemerintahan tetap berjalan lancar saat banyak penggeraknya harus ‘pamit’?

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Berau, Sri Eka Takariyati, menyebut jumlah ASN yang pensiun tahun ini lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.

“Yang jelas, setiap tahun ada pegawai yang pensiun dan ini harus kita siasati dengan baik,” ujar Sri Eka beberapa waktu lalu.

Dari ratusan ASN yang akan meninggalkan dunia birokrasi, hanya satu yang berasal dari jajaran eselon II, yaitu Sekretaris DPRD Berau, Abdurrahman. Dua pejabat eselon II lainnya, yakni Kepala BKPSDM sendiri serta Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dijadwalkan pensiun pada 2026.

Pemkab Berau tak tinggal diam. Upaya menambal kekosongan mulai digencarkan lewat rekrutmen CPNS dan PPPK. Bahkan, tahun 2024 menjadi catatan sejarah tersendiri, sebanyak 450 formasi CPNS dibuka, sebagai jumlah terbanyak sepanjang sejarah kabupaten ini.

“Biasanya kami hanya buka sekitar 100 formasi. Tapi pada 2024 itu luar biasa. Kami ajukan 450 formasi dan disetujui,” timpalnya.

Namun euforia itu tak sepenuhnya berbuah manis. Hanya sekitar 380 formasi yang terisi. Sisanya kosong, tak ada pelamar. Salah satu penyebabnya karena lokasi penempatan yang dianggap kurang menarik, terutama bagi dokter spesialis.

“Yang paling sulit dipenuhi itu dokter THT dan dokter mata, apalagi kalau harus ditempatkan di daerah terpencil. Banyak yang enggan,” ucapnya.

Untuk menyiasati hal ini, pihak RSUD pun berinisiatif menyekolahkan dokter ke spesialisasi yang dibutuhkan.

Meski kebutuhan terus meningkat, kabar dari pemerintah pusat soal pembukaan seleksi CPNS dan PPPK 2025 masih belum terdengar jelas. Di sisi lain, Pemkab Berau tengah menyelesaikan proses seleksi PPPK tahap I, yang mencakup 1.462 orang.

Pelatihan dasar (latsar) untuk para peserta juga sedang dipersiapkan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Tak berhenti di situ, tahap II PPPK dengan formasi sekitar 900 orang juga sudah dirancang, meski belum mendapat jadwal resmi pelaksanaannya.

“Kami berharap jadwal seleksi tahap II ini tidak mundur terlalu jauh. Karena jumlah formasinya cukup besar dan kami butuh segera mengisi kekosongan yang ada,” harapnya.

Namun ia juga realistis. Rekrutmen memang penting, tapi tak bisa sepenuhnya menggantikan yang hilang. Apalagi prosesnya panjang dan tidak dilakukan setiap tahun.

“Pensiun terjadi setiap tahun. Sementara rekrutmen tidak. Jadi memang ini harus terus dikelola dengan strategi yang tepat agar pelayanan publik tetap berjalan maksimal,” pungkasnya. (ndp)

Editor: Marta