Persoalan Elpiji Subsidi di Berau, DPRD Desak Solusi Konkret dari OPD

BERAU- Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menyoroti kelangkaan dan mahalnya harga elpiji 3 kilogram yang semakin dikeluhkan masyarakat. Ia menyatakan akan segera menjadwalkan pemanggilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait bersama pihak Pertamina untuk membahas solusi permasalahan ini.

“Saya mendapat laporan bahwa masyarakat kesulitan mendapatkan elpiji 3 kg. Kalaupun ada, harganya sudah mahal. Ini yang akan kami pertanyakan agar ada solusi yang jelas untuk membantu masyarakat,” ujar Dedy, Jumat (14/2/2025).

Dedy juga menanggapi kebijakan terbaru Presiden yang kembali memperbolehkan pengecer menjual elpiji 3 kg. Menurutnya, kebijakan ini bisa menjadi solusi, tetapi harus diiringi dengan pengawasan ketat terhadap harga jual agar tidak melebihi ketentuan.

“Pengecer boleh saja menjual, tapi harga harus dikontrol oleh Pertamina dan OPD terkait. Jangan sampai pengecer menaikkan harga terlalu tinggi dan justru membebani masyarakat,” tambahnya.

Terkait distribusi agar lebih tepat sasaran, politisi Partai Nasdem ini menduga adanya kendala dalam pengawasan di lapangan. Ia menyoroti potensi penyalahgunaan KTP dalam pendataan penerima elpiji subsidi, yang dapat menyebabkan subsidi tidak tepat sasaran.

“Pakai KTP pun masih bisa dimanipulasi, misalnya menggunakan KTP orang lain. Jadi, ini memang sulit dihindari. Mungkin perlu ada sistem pendataan yang lebih akurat dan harus turun langsung ke lapangan,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya memperketat pengawasan serta memberikan sanksi tegas bagi pihak yang melakukan pelanggaran, seperti menjual elpiji dengan harga tinggi atau melakukan penimbunan.

“Pengawasan harus diperketat. Jika ada pelanggaran, OPD dan Pertamina harus berani memberikan sanksi tegas, terutama kepada pihak yang menjual dengan harga tinggi atau menimbun elpiji,” tegasnya.

Ia juga menyoroti sistem distribusi yang selama ini dianggap rentan terhadap kebocoran data. Meskipun pendataan telah dilakukan melalui RT, ia menilai sistem tersebut masih dapat dimanipulasi.

“Lewat RT pun tetap bisa dimainkan datanya, sehingga masih ada celah kebocoran. Oleh karena itu, pengawasan harus semakin diperketat,” katanya.

Dengan adanya langkah konkret dari pemerintah dan Pertamina, diharapkan distribusi elpiji 3 kg dapat kembali normal dan tidak membebani masyarakat kecil. (ndp)