Pembatasan Kursi di Tepian Ahmad Yani Tuai Polemik, Pedagang Jadi Bingung

BERAU– Cahaya lampu berpendar di sepanjang Tepian Ahmad Yani, Tanjung Redeb. tempat ratusan kepala menggantungkan hidup. Aroma makanan yang menggoda dan suara obrolan pengunjung menjadi ciri khas kawasan ini. Namun, belakangan, suasana berubah. Polemik pembatasan kursi yang diberlakukan pemerintah daerah membuat banyak pedagang resah dan kebingungan.

“Dulu pelanggan bisa duduk nyaman, sekarang kami dibatasi. Kalau kursi dikurangi, bagaimana dagangan kami bisa tetap laku?” keluh seorang pedagang yang meminta identitasnya disembunyikan.

Kebijakan pembatasan kursi ini merupakan hasil kesepakatan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Berau. Namun, dampak yang ditimbulkan dari aturan tersebut membuat para pedagang bingung, terutama terkait pihak yang harus mereka ajak berkoordinasi.

Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau, Eva Yunita, menegaskan bahwa aturan ini bukan keputusan satu instansi, melainkan hasil musyawarah berbagai OPD.

“Itu keputusan tim yang dipimpin Sekda, juga melibatkan Asisten II, Diskoperindag, Disbudpar, dan Sekretariat,” jelas Eva, Jumat (14/2/2025).

Dikatakan Eva, aturan ini telah dituangkan dalam bentuk surat edaran Sekda, sehingga harus dipatuhi oleh para pedagang.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau, Ilyas Natsir, juga menguatkan pernyataan tersebut.

“Apa yang sudah ditetapkan tim, itulah yang harus dijalankan,” katanya.

Meski demikian, Ilyas mengakui bahwa ia baru mendengar adanya pro dan kontra di kalangan pedagang. Oleh karena itu, ia berencana berkoordinasi lebih lanjut untuk menindaklanjuti permasalahan ini.

“Saya belum mendapat kabar tentang pro-kontra ini, jadi saya akan berkoordinasi dengan tim,” ujarnya.

Di sisi lain, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Berau, Anang Saprani, menegaskan bahwa pihaknya belum menerima instruksi untuk menertibkan pedagang yang belum mematuhi aturan pembatasan kursi.

“Itu sebenarnya ranah Diskoperindag. Kami hanya menertibkan pedagang yang melanggar aturan,” ungkapnya.

Di tengah ketidakpastian ini, para pedagang hanya bisa berharap ada solusi yang adil bagi semua pihak. Mereka ingin tetap bisa berjualan tanpa kehilangan pelanggan, sementara pemerintah berupaya menata kawasan agar tetap tertib. Polemik ini masih bergulir, dan semua pihak menanti keputusan terbaik yang bisa mengakomodasi kebutuhan bersama. (*)

Reporter: Marta