Ketua MPC Pemuda Pancasila Desak Pemkab Berau Laporkan Pemalsuan Tanda Tangan Bupati

BERAU- Pemuda Pancasila Kabupaten Berau mengecam adanya dugaan pemalsuan dokumen negara yang melibatkan tanda tangan Bupati Berau. Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP), Desy Fitriansyah menegaskan, pemalsuan ini menjadi indikasi adanya upaya dari oknum tertentu yang mencoba merusak integritas pemerintahan daerah.

“Adanya dugaan pemalsuan tanda tangan Bupati Berau adalah sebuah tindakan yang sangat mencoreng nama baik pemerintah daerah. Jika tanda tangan seorang kepala daerah saja bisa dipalsukan, kita khawatir ini akan merembet ke dokumen-dokumen lainnya,” ujarnya,  Senin (6/1/2025).

Ia mengungkapkan bahwa Pemuda Pancasila sangat miris melihat kondisi tersebut dan menuntut agar pemerintah daerah segera mengambil tindakan tegas. Mereka mendesak Bupati Berau untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib agar pelaku pemalsuan dapat segera diproses hukum.

“Kami mendukung penuh langkah Bupati untuk melaporkan kasus ini. Kami berharap, proses hukum bisa memberikan efek jera kepada oknum yang berani memalsukan dokumen negara. Ini tidak hanya soal hukum, tetapi juga soal martabat pemerintah daerah kita,” lanjutnya.

Pemuda Pancasila juga menegaskan pentingnya menjaga keutuhan dokumen negara, yang menurut mereka, langsung berdampak pada kehidupan masyarakat.

“Tanda tangan Bupati bukan sekedar simbol, tetapi menyangkut keputusan-keputusan yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat. Pemalsuan ini sangat berbahaya, karena dampaknya bisa sangat besar,” ujarnya.

Ketua Pemuda Pancasila juga mengingatkan, apabila tindakan ini tidak segera ditindaklanjuti, dikhawatirkan akan ada pemalsuan dokumen lainnya yang bisa merugikan masyarakat dan merusak sistem pemerintahan daerah.

“Kami akan terus mengawal proses ini hingga tuntas. Kami berharap ada tindakan tegas agar hal seperti ini tidak terulang lagi,” tegasnya.

Pemuda Pancasila berharap Bupati Berau dan pihak terkait segera memberikan kejelasan mengenai kasus ini, demi menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Sebelumnya, Bupati Berau, Sri Juniarsih menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menandatangani Surat Keputusan (SK) terkait dengan kenaikan tarif air minum dari Perumdam Batiwakkal. Sri mengaku tengah cuti Pilkada pada tanggal 29 September 2024, sesuai dengan tanggal dari surat tersebut.

“Ini mungkin ulah orang bodoh atau berkhianat, saya tidak pernah bertandatangan, apalagi itu lengkap dengan angka-angkanya. Saat itu saya sedang cuti Pilkada,” pungkasnya. (ndp)