Aksi Demo di Kantor DPRD Berau Buahkan Hasil, Kenaikan Tarif Air Resmi Dibatalkan

BERAU– Puluhan massa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Berau menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Berau pada Selasa pagi (7/1). Aksi ini dipicu oleh kebijakan kenaikan tarif air minum oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Batiwakkal yang dinilai tidak masuk akal oleh warga.

Kenaikan tarif yang berlaku sejak 29 September 2025 tersebut memicu kemarahan masyarakat, yang menilai kebijakan tersebut memberatkan warga Berau. Dalam aksi tersebut, massa menuntut agar Direktur Perumdam Batiwakkal, Saipul Rahman, dicopot dari jabatannya. Bupati Berau, Sri Juniarsih, sebelumnya telah menegaskan bahwa tanda tangan pada SK yang mengatur kenaikan tarif air tersebut bukan miliknya, yang menambah kecurigaan terkait proses pengambilan keputusan tersebut.

Aksi yang semula berlangsung damai mulai memanas ketika massa memaksa masuk ke area Kantor DPRD. Ketegangan sempat terjadi antara demonstran dan aparat keamanan yang berjaga. Namun, situasi mereda setelah Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, bersama Komisi II dan Direktur Perumdam Batiwakkal, Saipul Rahman, keluar untuk menemui para demonstran.

Dalam pertemuan tersebut, Dedy Okto Nooryanto menyampaikan bahwa DPRD Berau dan Perumdam Batiwakkal telah memutuskan untuk membatalkan kenaikan tarif air minum yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

“Kenaikan tarif yang sempat diberlakukan ini resmi dibatalkan demi kepentingan masyarakat Berau. Kami akan terus memastikan agar kebijakan yang diambil selalu berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat,” kata Dedy.

Massa yang hadir pun akhirnya membubarkan diri setelah mendengar penegasan tersebut, meski beberapa peserta aksi tetap mengingatkan agar masalah pemalsuan tanda tangan Bupati segera diselesaikan secara hukum.

Aksi ini menggambarkan ketegangan antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pengelola Perumdam Batiwakkal yang harus segera disikapi dengan bijak. Ke depannya, masyarakat Berau berharap ada transparansi lebih lanjut terkait kebijakan-kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. (ndp)